PTK MAKALAH TESIS

Just another WordPress.com weblog

  • penanggalan

    Juni 2009
    S S R K J S M
         
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  
  • PTK

    Banyak Guru Yang bingung engan PTK, dua tahun kemarin tiak begini.. ternyata syarat fortopolio sertifikasi menjadikan mereka ingin membuat ptk, tapi jika gak bisa??? pasti ada solusi. Blog's ini SLUSINYA
  • rekor TOP

    • Tak ada
  • KATA KAMU

    Mr WordPress di Hello world!

MAKALAH : PERPAJAKAN

Posted by ptkmakalah pada Juni 19, 2009

TUGAS
PERPAJAKAN

(RANGKUMAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN PPH PASAL 26)

Disusun Oleh:
…………………………………………

PRODI EKONOMI AKUNTANSI (II)
FAKULTAS PENDIDIKAN
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

BAB I
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

1.DASAR HUKUM
Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah:
Undang-undang No. 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 tahun 1994

2.ASAS
Asas Pajak Bumi dan Bangunan:
1.memberikan kemudahan dan kesederhanaan
2.adanya kepastian hukum
3.mudah dimengerti dan adil
4.menghidari pajak berganda

3.PENGERTIAN-PENGERTIAN
a.Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.
b.Bangunan adalah kontruksi tehnik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.
c.Surat Pemberitahuan Obyek Pajak adalah surat yang digunakan oleh WP untuk melaporkan data obyek menurut untuk melaporakan data obyek menurut ketentuan UU PBB.
d.Surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Dirjen Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada WP.
e.Nilai jual obyek pajak adalah harga rata-rata yang yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi
1.Obyek pajak sektor dan perkotaan
2.Obyek pajak sektor perkebunan
3.Obyek pajak sektor kehutanan atas Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pengusahaan Hasil Hutan, Izin pemahatan kayu, serta izin sah lainnya selain Pengusaha Hutan Tanaman Industri.
4.Obyek pajak sektor kehutanan atas Hak Pengusahana Hutan Tanaman Industri
5.Obyek pajak sektor pertambangan minyak dan gas bumi
6.Obyek pajak sektor pertambangan energi panas bumi
7.Obyek pajak sektor non migas selain pertambangan Energi Panas Bumi dan galian c.
8.Obyek pajak sector pertambangan non migas galian c
9.Obyek pajak sector pertambangan yang yang dikelola berdasarkan kontrak karya atau kontrak kerjasama
10.Obyek pajak usaha bidang perikanan laut
11.Obyek pajak usaha bidang perikana darat
12.Obyek pajak yang bersifat khusus

4.OBYEK PAJAK
1.Yang terjadi pada obyek pajak adalah bumi dan atau bangunan
2.Pengecualian obyek pajak
a.Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keunungan.
b.Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenisnya dengan itu.
c.Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional dsb.
d.Digunakan untuk perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik.
e.Digunakan oleh atau perwakilan organisasi international yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

5.SUBYEK PAJAK
Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai satu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

6.TARIF PAJAK
Tarif pajak yang dikenakan atas obyek pajak adalah sebesar 0,5 %

7.DASAR PENGENAAN PAJAK
1.Dasar pengenaan pajak adalah NJOP
2.Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kontor Wilayah Dirjen Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur / Bupati ? Wali Kota (Pemda) setempat.
3.Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20 % dan setinggi-tingginya 100 % dari NJOP.
4.Besarnya persentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi Nasional.

8.CARA MENGHITUNG PAJAK
Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan NJKP

9.TAHUN PAJAK, SAAT, DAN TEMPAT YANG MENENTUKAN PAJAK TERUTANG
a.Tarif Pajak
Jangka waktu satu takwim ( 1 Januari – 31 Desember )
b.Saat yang menetukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan obyek pajak pada tanggal 1 Januari
c.Tempat pajak yang terutang
Untuk daerah Jakarta, diwilayah Daerah khusus Ibukota Jakarta.
Untuk daerah lainnya, diwilayah Kabupaten atau Kota
Tempat pajak yang terutang untuk Batam, diwilayah Propinsi Riau.

10.SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK (SPOP), SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT), DAN SURAT KETETAPAN PAJAK (SKP)
a.Dalam rangka pendataa, bubyek pajak wajib mendaftarkan obyek pajaknya dengan mengisi SPOP.
b.SPOP harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan tepat waktu serta ditanda tangani dan disampaikan kepada Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subyek pajak.
c.Dirjen pajak akan menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP yang diterimanya.
d.Irjen pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak.

SPOP hanya diberikan dalam hal:
1.Obyek pajak belum terdaftar / data belum lengkap.
2.Obyek pajak telah terdaftar tetapi data belum lengkap
3.NJOP berubah/ pertumbuhan ekonomi
4.Obyek pajak dimutasi/ laporan dari instansi yang berkaitan langsung dengan obyek pajak.

11.TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
1.Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
2.Pajak yang terutan gberdarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak.
3.Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayarkan atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2 % sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran.
4.Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam no. 3 diatas, ditmabah dengan utang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan STP yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya STP oelh wajib pajak.
5.Pajak yang terutang dapat dibayar di Bank, Kantor Pos dan Giro dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
6.Tata cara pembayaran dan pengihan pajak diatur oleh menteri keuangan
7.SPPT, SKP dan STP merupakan dasar penagihan pajak.
8.Jumlah pajak yang terutang berdasarkan STP yang tidak dbayarkan pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

12.KEBERATAN DAN BANDING
KEBERATAN
1.WP dapat mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak atas:
a.SPPT
b.SKP
Keberatan terhadap SPPT dan SKP harus diajukan masing-masing dalam satu surat keberatan tersendiri untuk setiap tahun pajak.
2.WP dapat mengajukan keberatan atas SPPT ata SKP dlaam hal ini:
a.WP mengangap luas obyek bumi dan atau bangunan
b.Terdapat perbedaan penafsiran Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan antara WP dengan fiskus.
3.Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB yang menerbitkan SPPT atau SKP dengan menyatakan alasan secara jelas.
4.Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP oleh wajib pajak.
5.Tanda terima Surat Keberatan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan PBB atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos tercatat atau sejenisnya merupakan tanda bukti penerimaan surat keberatan tersebut bagi kepentingan WP.
6.Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
7.Sebelum sura tkeputusan diterbitkan, WP dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis

BANDING
Ketentuan banding PBB mengikuti ketentuan banding Undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

13.PENGURANGAN DENDA
Atas permintaan WP, Dirjen pajak dapat mengurangkan denda administrasi Karena hal-hal tertentu.
Ketentuan ini memberikan kesempatna kepada WP untuk meminta pengurangan denda administrasi kepada Dirjen Pajak. Dirjen pajak dapat mengurangkan sebagian atau seluruhnya denda administrasi tersebut.

14.PEJABAT
1.Pejabat yang dalam jabatannya berkaitan langsung dengan obyek pajak adalah:
a.Camat sebagai pejabat pembuat Akta Tanah
b.Notaris / pejabat pembuat akhta tanah
c.Pejabat pembuat Akta Tanah.

2.Pejabat yang ada hubungannya dengan obyek pajak adalah:
a.kepala keluarahan atau Kepala Desa
b.Pejabat Dinas Tata Kota
c.Pejabat Dinas Pengawasan bangunan
d.Pejabat Agraria
e.Pejabat Bela Harta Peninggalan
f.Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan / Dirjen Pajak.

15.SANKSI
Bagi Wajib Pajak
1.Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan, maka jumlah pajak yang terutang dalam SKP adalah pkok pajak dtiambah degnan administrasi sebesar 25 % dihitung dari pokok pajak.
2.Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang, dikenakan dengan sebesr 2% sebulan, dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan 2 hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.
3.Karena sebab kealpaan (tidak sengaja), dipindanakan dengan kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya 2 kali pajak yang terutang.
4.Karena sebab kesengajaan, dipidana penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya 5 kali pajak yang terutang

Bagi Pejabat
Sanksi Umum
Apabila tidak memenuhi kewajiban seperti yang telah diuraikan dimuka dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu antara lain:
Peraturan pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, staatslad 1860 no. 3 tentang Peraturan jabatan Notaris.
Sanksi Khusus
Bagi pejabat yang tugas pekerjaannya berkaitan langsung atau ada hubungannya dengan obyek pajak ataupun pihak lainnya yang :
a.Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan dokumen yang diperlukan
b.Tidak menunjukan adapt atau tidak menyampikan keterangan yang diperlukan dipiodana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun setinggi-tingginya Rp. 2.000.000

16.PEMBAGIAN HASIL
Hasil peneriaman PBB merupkaan penerimaan Negara disetor sepenuhnya ke rekening kas Negara. Namun penerimaan PBB akan dibagikan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah degan imbangan sbb:
1.10 % Untuk Pemerintah Pusat
2.90% Untuk Daerah
Jumlah 10 % bagian Pemrintah pusat dibagikan kepada daerah Kabupaten dan Kota yang didasarkan atas realisasai penerimaan PBB tahun anggara berjalan dengan imbangan sebagai berikut:
1.65 % dibagikan secara merata kepada daerah Kabupaten dan Kota.
2.35 % dibagikan secara merata insentif kepada daerah kabupaten dan Kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai / melampaui rencana peneriaman sektor tertentu. Jumlah 90% bagian Daerah dibagi dengan rincian sebagai berikut:
1.16,2 % untuk daerah Provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi.
2.64,8 % untuk daerah Kabupaten / Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas umum daerah Kabupaten / Kota.
3.8% untuk biaya pemungutan yang dibagikan kepada Dirjen dan Daerah.

Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, 90% dari hasil penrimaan tersebut merupkan penerimaan bagian Daerah yang dibagikan degnna rincian sebagai berikut:
1.16,2 % Untuk daerah Provinsi, yang dibagi dengan imbangan:
a.30 % untuk biaya pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dan disalurkan melalui rekening khusus dana pendidikan.
b.70% untuk daerah Provinsi dan disalurkan melalui rekening Kas Daerah Provinsi
2.64,8 % Untuk daerah Kabupaten / Kota yang bersangkutan, yang dibagi dengan imbangan:
a.a. 30% untuk biaya pendidikan di Provinsi Nangroe Aceh Darusalam dan disalurkan disalurkan melalui rekening khusus dana pendidikan.
b.70% untuk daerah Kabupaten / Kota dan disalurkan melalui rekening Kas Daerah Provinsi
3.9 % untuk biaya pemungutan yang dibagikan kepada Dirjen Pajak dan Daerah

BAB II
PAJAK PENGHASILAN (PASAL 26)

Ketentuan pasal 26 Undang-undang mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri. (baik orang probadi maupun badan) sselain bentuk Usaha Tetap.

1.WAJIB PAJAK PPH PASAL 26
Yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 adalah:
Wajib pajak luar negeri (orang pribadi amupun badan) selain bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan.

2.OBYEK PENGHASILAN PASAL 26
Penghasilan yang menjadi obyek PPn pasal 26 adalah:
1.Dividen
2.Bungan, termasuk premium, diskonta dan imbalan sehubungan degnan jaminan pengembalian utang.
3.Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubugnan dengan penggunaan harta
4.Imbalan sehubungan degann jasa, pekerjaan dan kegiatan
5.Hadiah dan penghargaan.
6.Pensiun dan pebayaran berkala lainnya.
7.Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia
8.Premi asuransi, termasuk presmi reasuransi
9.Penghasilan kena pajak sesudah dikurang PPh suatu BUT (Branch Profit Tax) kecali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indoneisa

3.TARIF PAJAK DAN PENERAPANNYA
Besarnya tarif PPh pasal 26 dibedakan atas 2 kelompok obyek PPh pasal 26 sebagai berikut:
1.Atas penghasilan yang berupa:
a.Dividen
b.Bunga, termasuk premium, diskonta dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
c.Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
d.Imbalan sehubungan degann jasa, pekerjaan dan kegiatan
e.Hadiah dan penghargaan.
f.Pensiun dan mebayaran berkala lainnya.
Dipoton PPh pasal 26 sebesar 20 % dari jumlah penghasilan bruto

2.Atas penghasilan berupa:
a.penghasilan dari penjualan harta di Indonesia
b.premi asurani, termasuk premi reasuransi
dipotong PPh Pasal 26 20 % dari perkiraan penghasilan neto.

3.Atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari suatu BUT di Indonesia, kecuali ditanamkan kembali di Indonesia, dikenakan tariff 20%

4.SIFAT PEMOTONGAN
Pemotongan PPh pasal 26 berifat final, kecuali:
1.pemotognan atas penghasilan kantor dari usaha kegiatan
2.pemotongan atas penghasilan sebagaimana tersebut dalam PPh pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat.
3.pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi pajak wajib dalam negeri atau BUT

5.PEMOTONGAN PAJAK
Pemotongna pajak berdasarkan ketentuan pasal 26 wajib dilakukan oleh:
1.Badan pemerintah
2.Subyek pajak dalam negeri
3.Penyelenggaraan kegiatan
4.Bentuk usaha tetap
5.Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
Yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain BUT di Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: